Kejagung Periksa Eks Stafsus Nadiem Makarim Terkait Korupsi Laptop

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mulai memeriksa Ibrahim Arief (IA), seorang mantan Staf Khusus Nadiem Makarim, terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tersebut. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan yang lebih luas mengenai kasus korupsi yang melibatkan anggaran sebesar Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa IA telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Namun, ia menekankan bahwa saat ini penyidik masih dalam tahap pengumpulan informasi dan belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai apa yang ditanyakan kepada IA. “Penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA, dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi panggilan,” kata Harli kepada wartawan pada 12 Juni 2025.

Pemeriksaan terhadap IA berfokus pada perannya sebagai staf khusus dalam konteks pengadaan laptop tersebut. Penyidik ingin mengetahui secara mendalam mengenai kontribusinya dalam tim review yang terkait dengan pengadaan ini. “Penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, termasuk saran-saran dan rekomendasi yang diajukan serta proses yang dilalui hingga pengadaan Chromebook ini dilakukan,” jelas Harli.

Kasus ini bermula dari pengadaan Chromebook pada tahun 2020, yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan asesmen kompetensi minimal (AKM). Namun, seiring berjalannya waktu, pengadaan ini menjadi sorotan karena adanya dugaan penyimpangan dan tindakan korupsi yang mengarah pada penyelewengan anggaran yang besar.

Penyidikan kasus korupsi ini telah dimulai sejak 20 Mei 2025, ketika Kejagung memutuskan untuk meningkatkan status perkara menjadi penyidikan. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Indonesia.

Dalam konteks ini, Kejagung berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terbukti bersalah akan ditindak tegas. “Penyidikan masih berjalan, dan kami akan terus berusaha untuk mendapatkan bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka,” tambah Harli.

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini menambah daftar panjang persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik dan pengelolaan anggaran negara. Para ahli menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Dukungan dan perhatian dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi proses ini agar dapat berlangsung tanpa hambatan. Dalam menghadapi persoalan korupsi, masyarakat diharapkan untuk lebih kritis dan aktif memberikan masukan serta memantau penggunaan anggaran dan kebijakan publik.

Dengan demikian, proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan tidak hanya mampu menuntaskan kasus korupsi, tetapi juga menjadi momentum untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang. Edukasi yang baik mengenai transparansi dan integritas di lingkungan pemerintahan perlu terus dilakukan agar ke depan, kasus-kasus serupa dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat pulih.